| NO | KOMPONEN | URAIAN |
| PENYAMPAIAN LAPORAN | ||
| 1 | Persyaratan | 1. Berstatus Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai / Guru Tetap 2. Memiliki masa kerja minimal 1 tahun 3. Surat Permohonan Izin Cuti sesuai dengan jenis cuti yang akan diambil 4. Melampirkan dasar surat Permohonan Izin Cuti |
| 2 | Sistem mekanisme dan prosedur | 1.Pengguna layanan membuat Surat Permohonan Izin Cuti sesuai dengan jenis cuti yang akan diambil 2. Kepala Madrasah menyetujui permohonan izin cuti dari pengguna layanan dengan membubuhkan tanda tangan 3. Pengelola Pendidik dan Tenaga Kependidikan mengirimkan Surat Permohonan Izin Cuti pengguna layanan ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus 4. Pengelola Pendidik dan Tenaga Kependidikan menyampaikan Surat Permohonan Izin Cuti kepada pengguna layanan. 5. Pengguna layanan mengisi survey |
| 3 | Jangka Waktu Pelayanan | Empat (4) hari |
| 4 | Biaya / Tarif | Tidak ada biaya tarif |
| 5 | Produk Layanan | Surat Permohonan Izin Cuti Guru dan Tenaga Kependidikan |
| 6 | Penanganan pengaduan | 1. Menyampaikan Pengaduan, saran, masukan dapat di kirim lewat MAN 2 Kudus, Prambatan Kidul, Kaliwungu, Kudus 2. Menyampaikan pengaduan, saran, masukan lewat via: – Web MAN 2 Kudus menu pengaduan – Wa pengaduan – Lapor go.id – SPAN Lapor |
| 7 | Dasar Hukum | 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomorspot.com/2024/01/juknis-ppdb-madrasah-tahun-pelajaran.html 4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 4 2022 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022Nomor 14,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762;) 5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21); 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101); 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama; 8. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah; 9. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset danTeknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Pendidikan; 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama; |
| 8 | Sarana Prasarana dan /fasilitas | Ruangan, Meja kursi, Komputer, printer, Wifi, Kertas, bolpen, Stempel |
| 9 | Kompotensi pelaksana | 1. Pegawai yang memiliki kompetensi di bidang kebijakan pelayanan publik; dan 2. Pegawai yang memiliki kemampuan dan keterampilan khusus dalam hal penanganan pengaduan. |
| 10 | Pengawasan Internal | 1. Supervisi atasan langsung; dan 2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah secara berjenjang dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat |
| 11 | Jumlah pelaksana | 3 Orang |
| 12 | Jaminan Pelayanan | 1. Pelayanan yang diberikan dijamin dapat dipertanggungjawabkan; dan 2. Petugas yang melayani telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung. |
| 13 | Jaminan Keamanan dan Keselamatan | Identitas pengadu dijamin kerahasiaannya, jika pengadu tidak ingin identitasnya diketahui (disesuaikan dengan permasalahan dan kepentingan untuk memecahkan masalah |
| 14 | Evaluasi Kinerja Pelaksana | Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan Tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan |
MAN 2 Kudus
Madrasah Akademik Berbasis Riset
