Layanan Surat Persetujuan Studi Tiru

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAPORAN
1	Persyaratan	1. Surat permohonan
2	Sistem mekanisme dan prosedur	1. Pengguna Layanan daring/online di madrasah dan membawa surat permohonan 2. Petugas layanan memproses permohonan 3. Pengguna layanan menerima balasan dari permohonan 4. Pengguna Layanan mengisi survey
3	Jangka Waktu Pelayanan	5 hari kerja
4	Biaya / Tarif	Tidak ada biaya tarif
5	Produk Layanan	Surat balasan Studi Tiru
6	Penanganan pengaduan	1. Menyampaikan Pengaduan, saran, masukan dapat di kirim lewat MAN 2 Kudus, Prambatan Kidul, Kaliwungu, Kudus 2. Menyampaikan pengaduan, saran, masukan lewat via: – Web MAN 2 Kudus menu pengaduan – Wa pengaduan – Lapor go.id – SPAN Lapor
7	Dasar Hukum	1. Undang – Undang Nomer 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ( Lembaran Negara RI tahun 2009 Nomer 112, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomer 5038) 3. Peraturan Pemerintah Nomer 70 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan nomer 51 Tahun 2021 Tentang Standar Pendidikan Nasional. 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Agama.
8	Sarana Prasarana dan /fasilitas	Ruangan, Meja kursi, Komputer, printer, Wifi, Kertas, bolpen, Stempel
9	Kompotensi pelaksana	– Petugas memiliki pengetahuan peraturan perundang-undangan; – Petugas yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap,terbuka, bertanggung jawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan; – Petugas mampu mengoperasional komputer
10	Pengawasan Internal	1. Supervisi atasan langsung; dan 2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah secara berjenjang dan pengawasan fungsional oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Provinsi
11	Jumlah pelaksana	2 Orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan cepat, tepat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan.
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	1. Pelayanan yang diberikan dijamin dapat dipertanggungjawabkan; dan 2. Petugas yang melayani telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin 2. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.